Rapat tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi, aman, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan digital tidak boleh dipandang sebagai agenda administratif semata atau sekadar mengejar peningkatan indeks. Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan tolok ukur sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

"Hari ini saya sengaja mengumpulkan bapak dan ibu sekalian bukan sekadar untuk mendengarkan paparan teknis atau rutinitas administratif. Evaluasi ini adalah cermin sejauh mana kehadiran Pemerintah Kabupaten Bangkalan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel," tegasnya.

Sekda menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun sebelumnya, Kabupaten Bangkalan meraih nilai 2,92 dengan kategori Baik. Meski demikian, capaian tersebut dinilai masih perlu terus ditingkatkan agar kualitas layanan publik berbasis digital semakin optimal.

Ia mengakui, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah budaya kerja yang cenderung sektoral sehingga transformasi digital belum sepenuhnya dipahami sebagai tanggung jawab bersama.

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta transformasi digital adalah kerja bersama dan orkestrasi. Bukan hanya urusan Dinas Kominfo, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh OPD sebagai pemilik proses bisnis, data, dan layanan," ujarnya.

Untuk memperkuat implementasi transformasi digital, Sekda memberikan empat arahan utama kepada seluruh kepala OPD.

Pertama, menghilangkan ego sektoral dengan memperkuat kolaborasi serta mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem yang selama ini berjalan secara terpisah.

Kedua, memperkuat integrasi data melalui penerapan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga data yang dikelola setiap OPD menjadi lebih valid, saling terhubung, dan dapat dipertukarkan secara aman.

Ketiga, mendorong seluruh layanan administrasi pemerintahan, mulai dari surat keputusan, rekomendasi teknis hingga surat edaran, menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) guna mempercepat digitalisasi sekaligus meningkatkan keamanan siber.

Keempat, meminta seluruh kepala perangkat daerah terlibat langsung dalam memastikan kelengkapan dokumen dan bukti dukung (evidence) yang dibutuhkan dalam proses evaluasi, sehingga tidak hanya dibebankan kepada operator maupun pejabat teknis.

"Evaluasi kinerja ini bukan tugas kasubag perencanaan atau operator. Ini adalah wajah kinerja perangkat daerah. Saya meminta seluruh kepala dinas turun tangan langsung memastikan dan mengontrol evidence terkait evaluasi pemerintahan digital tahun ini," katanya.

Menutup arahannya, Sekda mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital Tahun 2026 sebagai momentum untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

"Jadikan hasil evaluasi ini sebagai cambuk, bukan sebagai beban. Mari kita tunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan mampu berbenah, mampu berlari lebih cepat, dan mampu memberikan warisan tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, serta aman bagi masyarakat. Dengan kebersamaan dan niat yang tulus, saya yakin kita mampu menyukseskan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital Tahun 2026 dengan hasil yang membanggakan," pungkasnya.